Direktur Lpap Bongkar Alasan Joko Widodo Pecat Anies Baswedan Dari Menteri Pendidikan

IndonesiaNewest - Anies Baswedan sebelumnya diyakini sebagai orang baik yang sempurna untuk memimpin Kementerian Pendidikan alasannya yakni selain tokoh pluralisme,ia juga mempunyai latar belakang pendidikan.

Namun kenyataannya tidak sesuai harapan,Anies gagal memimpin kementerian dengan alokasi anggaran terbesar itu. Itulah alasan presiden Joko widodo memecat Anies Baswedan.

Adalah Abi Rekso, Direktur Lembaga Pemantau Akuntabilitas Pendidikan (LPAP) yang membeberkan fakta tersebut, Senin (13 Maret 2017).

“Bila dibandingkan abad M. Nuh, Key Performance Index Anies lebih jelek ketika masa transisi,” terang Direktur LPAP tersebut.

Key Performance Index (KPI) dihitung menurut evaluasi indeks prestasi sekolah, persentase perkelahian pelajar dan juga indikator kompetensi guru. Grafik di masa Anies terus menurun, jauh lebih baik di abad M Nuh.

“Sebagai seorang tokoh pluralisme, tidak ada perubahan signifikan di abad Anies,” Jelas Abi.

Siswi berhijab dan kewajiban membaca Al-Quran disekolah-sekolah Jakarta menjadi indeks pengukur perbandingan pluralisme yang diukur  LPAP.

Selain itu dugaan praktik korupsi yang dilakukan Anies juga disoroti oleh LPAP. Seperti kasus kelebihan dana sertifikasi guru yang mencapai Rp 23.3 triliun serta proyek pembelian VSAT yang dikabarkan menyeret adik kandung Anies,Rasyid Baswedan.

“Indonesian Corruption Watch menyampaikan adanya manipulasi 381 proyek pembelian jasa dan barang mencapai Rp 942 miliar di abad Anies,” umbar Abi.

Dengan anggaran sebesar 20% dari APBN, Anies tidak sanggup menyalurkannya dengan baik kedaerah-daerah. Dimana sebagian besar anggaran dipakai untuk membayar honor atau biaya pegawai-pegawai.

Lalu dia juga mengkritik kebijakan Anies yang dinilai hanya untuk mencari popularitas.

“Para menteri gres terpaku pada populisme, ibarat Anies meminta orangtua murid untuk mengantar anak ke sekolah, kemudian bagaimana kalau sianak yatim piatu?” kritik Anggi.

Adapun LPAP dibuat akhir background pendidikan di Indonesia yang jauh tertinggal dari standar pendidikan global.

“LPAP akan mengawal Nawacita dalam implementasi pendidikan nasional dan mendorong akuntabilitas serta profesionalisme birokrasi pendidikan,” pungkas Abi.